Opini tentang setya novanto

Setya novanto adalah seorang ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan ketua umum DPP partai Golongan Karya (Golkar). Sebelumnya, ia adalah seorang pengusaha sukses yang telah berkarya selama 14 tahun. Kesuksesan Setya Novanto sebagai pengusaha dihasilkan dari keringat dan kerja kerasnya sendiri. Ia mencapai puncak kariernya ketika ia ditunjuk sebagai kepala penjualan mobil untuk seluruh Indonesia. Saat ia duduk di bangku kuliah, ia menjadi tulang punggung keluarga, ia mencari uang dengan berjualan beras dan madu di pasar, hingga menjadi sales mobil.

Setelah 14 tahun di dunia bisnis dengan jatuh bangunnya, ia mulai tertarik dengan dunia politik. Karier politiknya terus berlanjut, diawali dengan menjadi anggota DPR di daerah Nusa Tenggara Timur (NTT) pada tahun 1999 dan tiga kali berturut-turut terpililh menjadi anggota DPR. Jabatannya di DPR terus meningkat, mulai dari anggota, bendahara, hingga ketua fraksi partai Golkar. Puncaknya adalah pada tanggal 2 Oktober 2014 ketika ia terpilih menjadi ketua DPR RI periode 2014-2019.

Setelah setahun menjalani jabatan sebagai ketua DPR, ia dilaporkan kasus “Papa Minta Saham” Freeport ke MKD DPR. Ia pun akhirnya mengundurkan diri dan jabatan sebagai ketua DPR digantikan oleh Ade Komarudin. Namun, setahun setelah pengunduran dirinya, ia kembali menjadi orang no. 1 di DPR. Setya Novanto diajukan kembali untuk menjadi ketua DPR oleh fraksi Golkar karena kasus “Papa Minta Saham” terbukti sebagai cacat hukum menurut Mahkamah Konstitusi (MK). Ia pun dilantik menjadi ketua DPR periode 2016-2019.

Pada Juli 2017, Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka dengan kasus dugaan korupsi kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP)) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pengadaan proyek E-KTP terjadi pada kurun waktu 2011-2012 saat Setya Novanto menjabat sebagai ketua fraksi partai Golkar di DPR. Ia diduga ikut mengatur agar anggaran proyek E-KTP senilai 5,9 triliun disetujui oleh anggota DPR dan mengondisikan pemenang lelang dalam proyek E-KTP bersama rekan pengusahanya, Andi Agustinus. Novanto dan Andi diduga menyebabkan kerugian negara sejumlah Rp. 2,3 triliun.


Beberapa kali ia dipanggil oleh KPK untuk diperiksa sebagai tersangka, namun ia tidak pernah hadir dengan alasan sakit, hingga pada tanggal 15 November 2017, KPK datang dan menggeledah rumah Novianto. Novianto tidak di temukan di rumahnya dan KPK menghimbau Novianto untuk segara menyerahkan dirinya. Pada malam hari tanggal 16 November 2017, Novianto dilaporkan kecelakaan di Jalan Permata Berlian saat sedang dalam perjalanan ke salah satu stasiun televisi untuk di wawancara dan dibawa ke rumah sakit Medika Permata Hijau. Novanto dipindahkan ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo.

Banyak yang mengatakan tragedi kecelakaan Setya Novanto adalah sebuah rekayasa untuk menghindari panggilan KPK karena ditemukan banyak sekali kejanggalan. Sejak panggilan pertama untuk menghadiri sidang, ia selalu mencari-cari alasan untuk absen, seperti meningkatnya kadar gula darah setelah olah raga sehingga perlu dirawat ke rumah sakit hingga kecelakaan yang baru terjadi akhir-akhir ini. Menurut saya, hal ini perlu dipertegas oleh KPK agar tidak menimbulkan stigmatais bagi masyarakat. Hal ini membuat KPK di mata masyarakat lemah dan otoritasnya menurun. KPK dianggap bisa dipermainkan oleh orang-orang yang memiliki jabatan.

Pada sebuah liputan wawancara berita, Setya Novanto pernah mengatakan ia mengutamakan kejujuran di dalam kehidupannya, tetapi pada kenyataannya, Setya Novanto sudah banyak sekali berbohong. Kecelakaan yang dialaminya pada tanggal 16 November 2017 seperti dibuat-buat jika dilihat dari bukti-bukti yang ditemukan. Hanya terdapat kerusakan kecil yang tidak sebanding dengan sakit yang dideritanya. Pengacara Novanto mengatakan adanya pendarahan dalam pada kepala bagian kiri Novanto, ia juga mengalami stress berat, pingsan dan sekujur tubuhnya mengalami luka. Untuk kecelakaan seperti itu, seharusnya ia tidak mengalami sakit yang separah itu.

Dalam hal E-KTP, Seharusnya Setya Novanto tidak menggunakan uang rakyat untuk mengambil keuntungan sendiri apalagi dalam jumlah yang sangat besar hingga triliunan. Saya, sebagai anggota masyarakat yang berkewajiban untuk membayar pajak secara rutin tentunya merasa sangat dirugikan, hasil kerja keras kami seakan-akan disia-siakan. Dana yang di korupsi (2.3 triliun) seharusnya bisa digunakan untuk pembangunan demi Indonesia yang lebih baik. Saya berharap orang-orang seperti Setya Novanto mendapatkan hukuman yang sepantasnya karena kesalahan yang ia lakukan sangatlah fatal dan sangat mengecewakan seluruh masyarakat.


       Angka korupsi di Indonesia masih sangat tinggi, yaitu peringkat 90 dari 176 negara. Pemerintah perlu mengamati dan memperbaiki moral para pejabat pemerintahan agar lebih jujur dan lebih bertanggung jawab terhadap tugasnya. Kemajuan bangsa Indonesia sangat ditentukan oleh kepemerintahannya, pemerintah perlu lebih menekankan dan mempertegas hukum mengenai korupsi di Indonesia agar para koruptor jera. Kepemilihan pejabat juga perlu di pertegas, tidak boleh muncul adanya kolusi atau nepotisme dalam memilih suatu keanggotaan, harus dipilih berdasarkan kriteria dan kompetensi.